2/3 . 7 Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan , ordelama, orde baru, reformasi

                                                                BAB 2/3 
                                   SEJARAH EKONOMI INDONESIA 


2/3 . 7 Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan  , ordelama, orde baru, reformasi

1.  ORDE LAMA 

          Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 

• Kebijakan Ekonomi dalam pembagunan :

• Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : 

1. Inflasi yang sangat tinggi 
2. adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu

• Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.

Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori- teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Gunting Syarifuddin,  
2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
3.  Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar  

    2. ORDE BARU

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

• Landasan Orde Baru : 

1. Landasan idiil Pancasila 
2. Landasan konstitusional UUD 1945

• Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru,

pemerintah menempuh cara sebagai berikut :

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 
2. Kerja Sama Luar Negeri 
3. Pembangunan Nasional

•  Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah- langkah:

1. Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. 
2. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

1. Mengadakan operasi pajak 
2. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 
3. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara. 
4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

•  Kerja sama Luar Negeri 
1. Pertemuan Tokyo 
2. Pertemuan Amsterdam

                II.            REFORMASI

A. Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden BJ.Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. 

• Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie: 

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
2. Mengadakan reformasi dalam bidang politik

• Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan :

1. Kebebasan menyampaikan pendapat. 
2. Refomasi dalam bidang hukum 
3. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI 
4. Mengadakan sidang istimewa 
5. Mengadakan pemilu tahun 1999

B. Indonesia pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid:

·         Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:

1.      Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).

2.      Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).

3.      Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

C.  Indonesia pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri:

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. 

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a)    Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.

c)    Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

• Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati:

o    Memilih dan Menetapkan

o    Membangun tatanan politik yang baru

o    Menjaga keutuhan NKRI

o    Melanjutkan amandemen UUD 1945

o    Meluruskan otonomi daerah

DAFATAR PUSTAKA

• Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde baru, di post oleh kiki evi wahyuliana, juli 01 2014. Di peroleh 12 april 2015.

• Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan), di post oleh satya hs, sep 15 2013. Di peroleh 12 april 2015.

• Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama era reformasi sampai sekarang, ditulis ishaluddin somba, pada 22 maret 2012. Diperoleh 12 april 2015.